1. Persyaratan Akta Perkawinan

• • Mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas Pencatatan Sipil
• • Surat Keterangan perkawinan/pemberkatan dari pemuka, agama dan pemuka penghayat kepercayaan
• • Fotocopy KK dan KTP calon mempelai
• • Surat pernyataan belum pernah kawin oleh Lurah/Kepala Desa di daerah sesuai domisili
• • Foto Copy Akta Kelahiran
• • Pas Poto berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 5 lbr
• • Foto KTP 2 (orang saksi) hadir pada waktu pencatatan
• • Fotocopy surat baptis
• • Fotocopy Akte perceraian /kematian jika yang bersangkutan telah pernah kawin
• • Fotocopy surat kutipan akta kelahiran anak yang akan disahkan
• • Surat Izin dari Komandan bagi anggota TNI/Polri
• • Fotocopy Akte perceraian
• • Fotocopy kutipan akta kematian suami/istri terdahulu apabila telah meninggal
• • Akta perjanjian perkawinan
• • Surat Kuasa bermaterai bagi yang pelapornya di kuasakan

---

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

• Pemohon dengan persyaratan lengkap mengisi formulir pencatatan perkawinan yang telah disediakan
• Menerima dan meneliti formulir permohonan pencatatan perkawinan dan formulir pelaporan perkawinan serta berkas persyaratan yang ditentukan dalam pencatatan perkawinan
• Melakukan proses pencatatan, penandatangan Register Akta termasuk 2 (dua) orang saksi
• Penandatanganan Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan oleh Kepala Instansi Pelaksana
• Menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan kepada Pemohon ; dan
• Menyimpan Register Akta Perkawinan dan berkas persyaratan pelaporan perkawinan

---

Jangka Waktu Pelayanan : 14 HARI

Biaya/Tarif : Tidak dikenakan biaya (gratis)

---

Waktu Pelayanan

• Senin - Kamis : 08.00 - 16.00 WIB
• Jum’at : 08.00 - 16.30 WIB
• Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional libur

---

Dasar Hukum

• 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan


• 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006


• 3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil


• 4. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan


• 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah


• 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi


• 7. Peraturan Pemerintah No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

---